Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Setiap Perusahaan yang melakukan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP, demikian seperti ditentukan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan. Menurut peraturan tersebut, perdagangan sendiri merupakan kegiatan transaksi barang atau jasa seperti jual-beli, sewa beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan mengalihkan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
SIUP dapat terdiri dari SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan yang kekayaan bersihnya antara Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha). Untuk SIUP Menengah batasan kekayaan bersih itu antara Rp. 500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000, dan untuk SIUP Besar di atas Rp. 10.000.000.000.
Tidak semua perusahaan wajib memiliki SIUP. Kewajiban memiliki SIUP dapat dikecualikan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan, kantor cabang perusahaan atau kantor perwakilannya, dan perusahaan perdagangan mikro. Perusahaan mikro yang dikecualikan wajib memiliki SIUP adalah perusahaan mikro berbentuk usaha perseorangan atau persekutuan yang kegiatan usahanya dijalankan oleh pemilik atau anggota keluarganaya dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).
SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan bersangkutan dan diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan. SIUP tersebut berlaku untuk menjalankan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan Perdagangan tersebut wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 tahun sekali di tempat penerbitan SIUP.
Penerbitan SIUP didahului oleh pengajuan Surat Pengajuan SIUP (SP-SIUP) yang diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir yang telah ditentukan. SP-SIUP, baik SIUP Baru maupun SIUP Perubahan, harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup. Pihak ketiga yang mengurus SIUP Baru atau SIUP Perubahan wajib melampirkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.
Para prinsipnya sebuah kantor cabang atau kantor perwakilan perusahaan tidak diwajibkan memiliki SIUP. Namun demikian, pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan tersebut berada. Laporan tersebut dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan, dan Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam Buku Register Pembukaan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi SIUP Perusahaan Pusat. Fotokopi SIUP yang telah didaftar tersebut kemudian akan berlaku sebagai SIUP Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan.
Pada dasarnya pengajuan permohonan SIUP baru tidak dikenakan biaya. Biaya baru dikenakan apabila perusahaan pemilik SIUP mengajukan permohonan pendaftaran ulang. Biaya tersebut merupakan biaya administrasi untuk sebesar Rp. 100.000 untuk SIUP Kecil, Rp. 150.000 untuk SIUP Menengah dan Rp. 300.000 untuk SIUP Besar. Besaran biaya tersebut merupakan pedoman bagi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota dalam menentukan besaran biaya.
Komentar
Posting Komentar